WHISTLE BLOWING SYSTEM (SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta prajurit dan PNS TNI AD dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD. (Perkasad no. 27 tahun 2017 tentang WBS pasal 1 ayat 14).

Pengaduan adalah tindakan mengadukan/melaporkan suatu perbuatan pelanggaran yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan TNI AD.

Penyingkapan adalah tindakan mengungkap/membuka suatu perbuatan pelanggaran yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan TNI AD.

Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pelapor adalah prajurit dan PNS TNI AD yang mengetahui dan memberikan laporan atas terjadinya atau akan terjadinya suatu pelanggaran tertentu.

Terlapor adalah prajurit dan PNS TNI AD yang diduga melakukan suatu tindakan penyimpangan atau suatu pelanggaran.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana unsur penentu kebijakan (unsur pimpinan) memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Fraud adalah tindakan penipuan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi di lingkungan TNI AD dan/atau menggunakan sarana dan prasarana TNI AD sehingga mengakibatkan TNI AD atau prajurit dan PNS TNI AD menderita kerugian.

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD terkait dengan wewenang/jabatannya di lingkungan TNI AD, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan  yang memengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme prajurit dan PNS TNI AD.

KOMITMEN:

1. Penerapan sistem ini diharapkan mendorong budaya keterbukaan, kejujuran dan mengurangi budaya diam membiarkan terjadinya pelanggaran serta terwujudnya penerapan tata kelola organisasi yang baik secara konsisten dan berkelanjutan; dan
2. Seluruh pejabat di lingkungan TNI AD memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dan mensosialisasikan kebijakannya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AD di Satker yang dipimpinnya.

PRINSIP WBS

1. Pejabat/petugas pengelola sistem pelaporan pelanggaran (WBS) wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pelapor;
2. Pelaporan pelanggaran harus dilandasi dengan niat yang baik dan bukan bermaksud untuk menyampaikan keluhan pribadi atas kebijakan TNI AD ataupun didasari kehendak buruk/bersifat fitnah/laporan palsu yang dapat mencemarkan nama baik TNI AD atau reputasi seseorang; dan
3. Laporan pelanggaran harus ditempatkan dalam rangka peningkatan tata kelola organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel.

LINGKUP PENGADUAN/PENYINGKAPAN

1. Penyimpangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar TNI AD;
3. Pemerasan;
4. Perbuatan curang;
5. Benturan kepentingan; dan
6. Gratifikasi

LINK PELAPORAN PELANGGARAN: (Proses)